 |
| BGN Gelar Bimbingan Teknis Penjamah Makanan untuk 1800 Peserta di Bogor dan Sukabumi |
MEDIAHALUOLEO.WEB.ID || Bogor – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan bagi 1.800 orang penjamah pangan dari wilayah Bogor dan Sukabumi pada 4–5 Oktober 2025. Kegiatan resmi dibuka oleh Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjaeni, SSi, MSR.
Peserta Bimtek berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sehari-hari melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut atas kejadian menonjol gangguan pencernaan di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas penjamah pangan untuk menjamin standar keamanan pangan di lapangan.
Dalam sambutannya, Dr. Nurjaeni menegaskan pentingnya peran penjamah makanan sebagai garda terdepan dalam memastikan makanan yang disajikan untuk masyarakat aman dan bergizi.
“Keamanan pangan adalah kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat. Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh penjamah makanan dapat lebih disiplin menerapkan standar kebersihan dan sanitasi, sehingga terhindar dari potensi kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan atau penyakit bawaan pangan,” ujar Dr. Nurjaeni.
Lebih lanjut, Dr. Nurjaeni menekankan bahwa SPPG diharapkan memiliki kesiapan penuh dalam pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, melalui penerapan standar ketat, antara lain:
- adanya chef bersertifikat di dapur SPPG
- penerapan rapid test food untuk uji keamanan pangan,
- penggunaan filter air untuk air sumur atau air keran,
- penggunaan air galon untuk memasak,
- pelaksanaan sterilisasi food tray,
- pemenuhan sertifikat laik higienitas dan sanitasi,
- keterlibatan ahli gizi dalam setiap dapur, serta
- tersedianya CCTV di dapur sebagai upaya transparansi dan pengawasan berkelanjutan.
Materi yang diberikan dalam Bimtek meliputi:
- Prinsip dasar higienitas dan sanitasi pangan
- Identifikasi risiko kontaminasi pangan
- Praktik pengolahan dan penyajian makanan yang aman
- Standar peralatan dapur dan penyimpanan bahan makanan
- Perilaku sehat bagi penjamah makanan
- Learning Management System (LMS) untuk mendapatkan sertifikat Pelatihan Penjamah Pangan
Dengan adanya Bimtek ini, BGN menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pangan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh makanan yang aman, sehat, dan bergizi.
Dalam kesempatan wawancara, Sawin, S.Pd, Staf Dialur Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini merupakan langkah awal menuju standarisasi nasional dalam penyelenggaraan dapur sehat SPPG.
> “Bimbingan teknis ini bertujuan agar seluruh relawan dan pengelola SPPG memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman,” ujar Sawin.
Ia menegaskan, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada kinerja para petugas di lapangan. Karena itu, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.
> “SPPG adalah ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di daerah. Maka dari itu, penting bagi setiap dapur untuk menjaga kualitas makanan, kebersihan lingkungan kerja, serta memastikan tidak terjadi kontaminasi dalam proses penyajian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sawin menyampaikan bahwa BGN mendorong seluruh dapur SPPG di Indonesia untuk segera melengkapi diri dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal, sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan kepercayaan publik.
> “Harapan kami, seluruh dapur SPPG di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut — SLHS dan Halal — agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan keberkahan konsumsi. Dengan begitu, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program nasional ini,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Bimtek Penjamah Makanan ini, BGN Wilayah Jawa Barat berharap seluruh pelaksana di daerah dapat menerapkan ilmu yang diperoleh secara nyata di lapangan, serta menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain di Indonesia. (Hadi)