Jakarta | PJ. Walikota Kendari Dinilai Menghambat Pembangunan Proyek Strategis Nasional, Front Aksi Rakyat Indonesia Menggelar Aksi Demonstrasi di Kantor Kemendagri.
Puluhan unjukrasa yang tergabung dalam Front Aksi Rakyat Indonesia (FARI) menggelar aksi demonstrasi dikantor Kemendagri Jakarta Pusat. Rabu (21/06/2023).
Fron Aksi Rakyat Indonesia dalam tuntutanya Mendesak Kemendagri Untuk Segera Mencopot PJ Walikota Kendari karena terindikasi sangat mempersulit proses Administrasi Proyek Strategis Nasional di Kota Kendari.
Pemerintah kota kendari dalam hal ini PJ Walikota Kendari Asmawa Tosepu menghambat proses pembangunan PSN (Proyek Strategis Nasional) Kawasan Industri Kota Kendari dengan tidak memberikan Izin maupun rekomendasi untuk di lakukan AMDAL (Analisi Dampak Lingkungan) Laut.
Hal ini yang Menghambat pembangunan PSN Kawasan Industri Kendari karena pihak investor belum memiliki izin AMDAL dan menghambat pembukaan lapangan kerja baru (kurang lebih 65.000 tenaga lokal) bagi warga kota kendari dan sekitarnya. Ujar Alwi selaku Koordinator Aksi.
"Padahal setelah di Hitung Potensi penghasilan APBD Kota Kendari Akan meningkat menjadi 2.4 T per tahunnya jika Kawasan industri ini berjalan."Ujarnya.
Hal ini yang kemudian mendasari kami untuk meminta kepada kemendagri agar mencopot Asmawa Tosepu sebagai PJ Walikota Kendari, bukan itu saja kami pun Meminta Presiden RI segera mengevaluasi Kinerja Kementerian Investasi /BKPM karena kami menyayangkan investasi PSN di Kota Kendari dipersulit untuk kemajuan ekonomi khususnya akan memberikan dampak besar terhadap negara dalam peningkatan ekonomi."tutupnya.