 |
| Rekonsoliasi Nasional GMNI di Bali |
MEDIAHALUOLEO.WEB.ID, Kendari – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara, menyoroti pelaksanaan Rekonsiliasi Nasional GMNI yang digelar di Provinsi Bali pada Senin, 15 Desember 2025.
Rekonsiliasi nasional tersebut telah menyatukan dua kubu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI, yakni kubu Arjuna–Dendy dan kubu Risyad Pahlefi–Patra Dewa.
Melalui sekretarisnya, Hasir, DPD GMNI Sultra menilai rekonsiliasi tersebut belum mencerminkan penyatuan GMNI secara utuh dan sampai saat masih menimbulkan kontroversi di tengah kalangan GMNI.
“Rekonsiliasi itu seharusnya menyatukan tiga kubu GMNI yang selama ini terpecah. Yang terjadi justru seperti bagi-bagi jabatan dan memperkuat kepemimpinan DPP GMNI versi Risyad–Patra,” kata Hasir di Kendari, Kamis (18/12/2025).
Ia menegaskan, rekonsiliasi tersebut lebih menyerupai peristiwa dukung-mendukung ketimbang penyatuan organisasi. Hal itu, kata Hasir, terlihat dari tidak adanya perubahan pada posisi Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP GMNI.
"Rokonsoliasi itu bukanlah penyatuan tetapi peristiwa dukung mendukung karena Ketua dan Sekjend DPP GMNI tidak berubah. Bahkan diperkuat dengan pernyataan Arjuna yang secara terbuka mendukung kepemimpinan DPP GMNI versi Risyad–Patra. Hanya saja, Arjuna menitipkan orang-orangnya untuk masuk dalam kepengurusan,” ujarnya.
Hasir juga menyoroti komposisi kepengurusan DPP GMNI yang melibatkan kader asal Sulawesi Tenggara. Ia menyebut terdapat tiga orang dari Sultra yang masuk ke DPP GMNI dan seluruhnya berasal dari GMNI Kendari.
“Perwakilan dari kubu Arjuna asal Kendari atas nama Adesvandri, tidak memenuhi syarat karena masih berpendidikan KTD dan mimim pengalaman karena belum pernah jadi Ketua di GMNI dengan menduduki Jabatan Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga. Bahkan ada satu lagi yang disebut berasal dari GMNI Muna, padahal faktanya ia kader dari Kendari, ini dimanipulasi agar tidak terlihat terlalu banyak yang berasal dari Kendari," tegasnya.
Hasir juga mengatakan bahwa kader yang disebut dari DPC GMNI Muna tersebut masih aktif menjadi pengurus DPD GMNI Sultra tanpa mengundurkan diri dan meminta izin kepada pengurus DPD lainnya agar disetujui.
"Ia masih aktif menjadi pengurus DPD GMNI Sultra tanpa pengunduran diri dan melalui hasil pleno yang dilakukan oleh DPD GMNI Sultra. Ini tidak sesuai aturan main organisasi berdasarkan Kongres Bandung Ke XXII. Ini penuh rekayasa,” tegasnya.
Disisi lain, Hasir juga menyebut ada 1 Kader asal Kendari lagi yang masuk menjadi pengurus DPP GMNI adalah Mantan Caleg dari Partai Gerindra daerah pemilihan Kabupaten Muna Barat.
"Ada mantan Caleg 2 kali dari Gerindra dimasukan menjadi pengurus DPP GMNI. Ini jelas mencederai independensi GMNI. Ia lebih layak disebut Alumni GMNI Kendari karena secara tidak langsung ia telah meng-alumni-kan dari sejak ia berpartai," tambahnya.
Lebih lanjut, Hasir menilai bahwa langkah yang seharusnya ditempuh untuk melakukan persatuaan adalah dengan menggelar kongres persatuan yang melibatkan seluruh kubu GMNI.
“Seharusnya dilakukan kongres persatuan yang melibatkan tiga kubu, sehingga Ketua dan Sekretaris DPP GMNI benar-benar lahir dari forum itu. Kongres itu harus mengundang seluruh delegasi DPC dan DPD GMNI se-Indonesia sesuai dengan AD/ART sebagai acuan organisasi,” katanya.
Hasir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tanpa mekanisme yang demokratis dan konstitusional, rekonsiliasi nasional tersebut berpotensi hanya menjadi formalitas semata.
“Kalau seperti ini, rekonsiliasi hanya akan menjadi formalitas, bukan penyatuan GMNI yang sejati,” pungkasnya. (Arwandi)